DI ANTARA KEPERCAYAAN DAN HARAPAN : “Bagaimana Masyarakat Bengkulu Menilai Negara? Potret Persoalan, Pelayanan Publik, dan Kinerja Pemerintah Tahun 2026

Penulis : Selvino Cahya Akbar

“Apa yang sesungguhnya menjadi ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan? Apakah tingginya tingkat kepuasan terhadap pemimpin nasional sudah cukup untuk menggambarkan bahwa masyarakat merasa kehidupannya semakin baik? Ataukah kualitas pelayanan publik yang tinggi otomatis membuat masyarakat merasa persoalan utamanya telah terselesaikan?”

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan ketika kita menyadari bahwa persepsi publik tidak pernah dibentuk oleh satu faktor tunggal. Masyarakat tidak hanya menilai pemerintah melalui pidato politik, pemberitaan media, atau capaian makro yang dipublikasikan setiap tahun. Sebaliknya, persepsi publik tumbuh dari pengalaman yang jauh lebih dekat dan personal.

Dengan kata lain, masyarakat sesungguhnya tidak memisahkan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun birokrasi pelayanan. Bagi warga, seluruh institusi tersebut merupakan representasi dari satu entitas yang sama, yaitu negara. Oleh karena itu, persepsi terhadap pemerintah bukan sekadar dibentuk oleh tingkat kepuasan terhadap pemimpin nasional, melainkan juga oleh kualitas pelayanan publik dan kemampuan negara menghadirkan solusi atas persoalan yang paling nyata dirasakan masyarakat.

Berangkat dari pemahaman tersebut, PT Indekstat Konsultan Indonesia menyelenggarakan Survei Persepsi Publik Provinsi Bengkulu terhadap Politik dan Sosial Tahun 2026. Survei dilaksanakan pada 9–14 Juni 2026 menggunakan metode multistage random sampling terhadap 480 responden yang tersebar secara proporsional di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Dengan margin of error ±4,5% serta quality control terhadap 20% sampel, survei ini dirancang untuk memberikan gambaran yang representatif mengenai bagaimana masyarakat Bengkulu memandang pemerintah, pelayanan publik, pembangunan daerah, serta berbagai persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Artikel ini mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan melihat persepsi masyarakat secara lebih utuh. Bukan hanya dari bagaimana mereka menilai pemerintah, tetapi juga dari bagaimana mereka menjalani kehidupan sebagai warga negara.

Di Mana Persoalan Masyarakat Sebenarnya Berada?

Setiap pemerintahan dihadapkan pada beragam tantangan, mulai dari persoalan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga dinamika politik dan penegakan hukum. Namun, tidak semua persoalan dipandang memiliki tingkat urgensi yang sama oleh masyarakat. Ketika responden diminta menyebutkan persoalan yang menurut mereka paling perlu menjadi perhatian pemerintah saat ini, jawaban yang muncul memberikan gambaran mengenai arah prioritas yang diharapkan masyarakat terhadap pembangunan di Provinsi Bengkulu

Sebanyak 66,6% persoalan yang disampaikan masyarakat berada pada kelompok ekonomi. Di dalamnya, sulitnya memperoleh pekerjaan (33,0%) menjadi keluhan terbesar, disusul mahalnya harga kebutuhan pokok (21,7%), rendahnya upah pekerja (9,0%), kurang meratanya bantuan sosial (3,9%), dan tingginya pajak (2,0%). Temuan ini menunjukkan bahwa ukuran kesejahteraan masyarakat masih sangat ditentukan oleh kemampuan memperoleh pekerjaan, menjaga daya beli, dan memperoleh pendapatan yang layak.

Di sisi lain, 18,8% responden secara khusus menyoroti persoalan pertanian, terutama ketidakstabilan harga hasil panen maupun biaya produksi. Temuan ini mencerminkan karakteristik Bengkulu sebagai daerah yang masih bertumpu pada sektor pertanian. Bagi masyarakat, keberhasilan pembangunan bukan hanya soal meningkatnya produksi, tetapi juga kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga sehingga usaha pertanian mampu memberikan kepastian pendapatan.

Menariknya, persoalan di luar aspek ekonomi memperoleh perhatian yang relatif jauh lebih kecil. Isu sosial, keamanan, dan lingkungan hanya mencapai 5,0%, sementara pendidikan sebesar 3,4%, serta kesehatan dan politik-hukum masing-masing hanya 0,9%. Rendahnya perhatian terhadap isu politik dan hukum bukan berarti masyarakat menganggapnya tidak penting. Justru temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih dahulu menilai kinerja pemerintah dari kemampuannya menjawab persoalan ekonomi yang mereka hadapi setiap hari. Dengan kata lain, bagi masyarakat Bengkulu, politik memperoleh maknanya ketika mampu menghasilkan kesejahteraan.

Temuan tersebut memberikan pesan penting bahwa tolak ukur keberhasilan pemerintah di mata masyarakat tidak selalu dimulai dari isu politik, melainkan dari pengalaman ekonomi yang mereka rasakan secara langsung. Selama pekerjaan masih sulit diperoleh, harga kebutuhan pokok belum stabil, dan pendapatan petani masih berfluktuasi, maka persoalan-persoalan tersebut akan tetap menjadi perhatian utama masyarakat.

Implikasi dari temuan ini adalah prioritas pembangunan Bengkulu dalam jangka pendek kemungkinan akan lebih efektif apabila diarahkan pada penciptaan lapangan kerja dan penguatan sektor-sektor produktif yang mampu menyerap tenaga kerja. Di daerah yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor pertanian, stabilisasi harga komoditas dan penguatan rantai nilai pertanian juga menjadi faktor penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, persepsi publik terhadap keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga oleh sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu dirasakan oleh rumah tangga.

Bagaimana Masyarakat Menilai Hasil Pembangunan?

Persoalan yang dirasakan masyarakat tidak selalu berarti seluruh aspek pembangunan dinilai buruk. Survei menunjukkan bahwa masyarakat membedakan antara tantangan yang masih mereka hadapi dengan capaian pembangunan yang telah dirasakan. Penilaian terhadap kualitas infrastruktur di Bengkulu memperlihatkan adanya apresiasi sekaligus catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah.

Infrastruktur	Tidak Baik (%)	Baik (%)
Kualitas air	10,4%	89,6%
Jembatan penghubung	19,6%	80,4%
Jaringan listrik	19,3%	80,7%
Jaringan internet	25,2%	74,8%
Jalan umum	36,8%	63,2%
Pengelolaan sampah	43,0%	57,0%
Penerangan jalan	48,0%	52,0

Secara umum, masyarakat memberikan penilaian positif terhadap sebagian besar infrastruktur dasar. Kualitas air (89,6%), jaringan listrik (80,7%), dan jembatan penghubung (80,4%) menjadi aspek yang memperoleh apresiasi paling tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa layanan dasar yang menopang aktivitas sehari-hari dinilai telah berjalan dengan cukup baik oleh mayoritas masyarakat.

Namun demikian, kualitas pembangunan belum dirasakan merata pada seluruh aspek. Penerangan jalan menjadi indikator dengan penilaian positif paling rendah, yaitu hanya 52,0%, sementara 48,0% masyarakat menilai kondisinya masih kurang baik. Kondisi serupa juga terlihat pada pengelolaan sampah, yang hanya memperoleh penilaian baik sebesar 57,0%, serta kualitas jalan umum yang dinilai baik oleh 63,2% responden. Ketiga indikator tersebut memperlihatkan bahwa infrastruktur yang paling dekat dengan lingkungan permukiman masih menjadi ruang perbaikan yang paling nyata di mata masyarakat.

Temuan ini memberikan gambaran yang menarik. Masyarakat Bengkulu mengakui adanya kemajuan pembangunan pada infrastruktur dasar, tetapi pada saat yang sama masih mengharapkan peningkatan kualitas layanan publik yang langsung mereka rasakan setiap hari. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tersedianya infrastruktur, tetapi juga dari kualitas, pemerataan, dan manfaatnya bagi kehidupan masyarakat.

Indikasi dari temuan ini yaitu tantangan pembangunan Bengkulu saat ini mulai bergeser dari pembangunan infrastruktur dasar menuju peningkatan kualitas layanan dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah tersedia. Bagi masyarakat, manfaat pembangunan lebih banyak diukur dari pengalaman sehari-hari, seperti kondisi jalan lingkungan, penerangan kawasan permukiman, dan pengelolaan sampah, dibandingkan indikator pembangunan yang bersifat makro.

Titik Temu Masyarakat dengan Pemerintah

Bagi sebagian besar masyarakat, pemerintah justru hadir dalam bentuk yang jauh lebih sederhana dan konkret: ketika mengurus administrasi kependudukan di Disdukcapil, memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas, mengurus surat di kantor desa, membayar pajak kendaraan di SAMSAT, atau mengakses berbagai layanan publik lainnya. Pada titik inilah masyarakat tidak lagi menilai negara melalui narasi politik, melainkan melalui pengalaman langsung yang mereka rasakan sebagai pengguna layanan.

Dengan demikian, kualitas pelayanan publik memiliki posisi yang sangat strategis dalam membentuk kepercayaan masyarakat. Pelayanan yang cepat, mudah, adil, dan responsif bukan hanya menghasilkan kepuasan sesaat, tetapi juga menjadi dasar terbentuknya legitimasi pemerintah. Sebaliknya, pengalaman pelayanan yang buruk dapat mengikis kepercayaan masyarakat, bahkan ketika pemerintah memiliki tingkat popularitas yang tinggi.

Survei ini menunjukkan bahwa interaksi masyarakat Bengkulu dengan pelayanan publik tergolong cukup intensif. Sebagian besar responden pernah memanfaatkan layanan dasar yang disediakan pemerintah, terutama layanan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan administratif dan pelayanan kesehatan.

Hasil survei menunjukkan bahwa interaksi masyarakat Bengkulu dengan pelayanan publik berlangsung sangat intensif, terutama pada layanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan sehari-hari. Kantor desa (92,0%) dan puskesmas (89,9%) menjadi dua layanan yang paling banyak pernah diakses oleh masyarakat, disusul rumah sakit pemerintah (74,6%), Disdukcapil (72,0%), dan kantor kecamatan (71,7%).

Temuan ini memperlihatkan bahwa wajah negara yang paling sering dijumpai masyarakat bukanlah kementerian atau lembaga di tingkat pusat, melainkan aparatur pemerintah yang berada paling dekat dengan kehidupan mereka. Kantor desa, kecamatan, fasilitas kesehatan, hingga layanan administrasi kependudukan menjadi ruang di mana masyarakat membentuk pengalaman dan penilaiannya terhadap pemerintah.

Sebaliknya, layanan yang bersifat lebih spesifik seperti BPN (26,0%) dan DPMPTSP (19,7%) memiliki tingkat penggunaan yang jauh lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi interaksi masyarakat dengan layanan publik sangat dipengaruhi oleh kebutuhan. Layanan dasar digunakan hampir oleh seluruh masyarakat, sedangkan layanan yang berkaitan dengan pertanahan maupun perizinan hanya diakses pada kondisi tertentu.

Dengan demikian, kualitas pelayanan publik tidak dapat dipandang sebagai sekadar urusan administratif. Bagi masyarakat, pelayanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pengalaman inilah masyarakat membangun kesan awal terhadap pemerintah, sebelum mereka memberikan penilaian yang lebih luas mengenai kinerja maupun institusi negara.

Evaluasi Publik terhadap Pemerintah dan Institusi Negara

Kepercayaan publik merupakan modal sosial yang menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah yang dipercaya akan lebih mudah memperoleh dukungan masyarakat dalam menjoalankan kebijakan, sementara institusi yang memiliki legitimasi tinggi cenderung lebih efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan maupun penegakan hukum

Survei ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat Bengkulu tidak hanya diberikan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga tersebar pada berbagai institusi negara. Hal tersebut mengindikasikan bahwa legitimasi negara tidak bertumpu pada figur semata, melainkan juga pada persepsi masyarakat terhadap kinerja kelembagaan.

Secara umum, seluruh institusi yang diukur masih memperoleh tingkat kepercayaan di atas 60%. TNI (87,8%) menjadi institusi yang memperoleh kepercayaan paling tinggi, diikuti Presiden (84,2%) dan Kejaksaan Agung (81,7%). Tingginya tingkat kepercayaan terhadap Presiden juga menunjukkan bahwa masyarakat Bengkulu masih memberikan penilaian positif terhadap kepemimpinan nasional, meskipun di saat yang sama mereka masih menghadapi berbagai tekanan ekonomi.

Di sisi lain, institusi yang berkaitan dengan proses politik representatif memperoleh tingkat kepercayaan yang relatif lebih rendah. DPR RI (61,7%) dan partai politik (61,0%) menempati posisi terbawah dibandingkan institusi lainnya. Meskipun mayoritas masyarakat masih menyatakan percaya, jarak kepercayaan tersebut menunjukkan bahwa lembaga-lembaga yang berhadapan langsung dengan proses representasi politik masih menghadapi tantangan yang lebih besar dalam membangun kepercayaan publik dibandingkan institusi yang menjalankan fungsi pelayanan, pertahanan, maupun penegakan hukum.

Temuan ini menjadi menarik jika dibaca bersama dengan pembahasan sebelumnya. Di satu sisi, masyarakat menempatkan persoalan ekonomi sebagai tantangan paling mendesak yang harus diselesaikan pemerintah. Di sisi lain, mereka tetap memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah dan sebagian besar institusi negara. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik di Bengkulu tidak semata-mata dibentuk oleh ada atau tidaknya persoalan, melainkan juga oleh keyakinan bahwa negara masih mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.

Dengan demikian, tantangan terbesar pemerintah bukan lagi sekadar mempertahankan kepercayaan tersebut, tetapi mengubahnya menjadi hasil pembangunan yang semakin dirasakan masyarakat. Sebab, kepercayaan adalah modal awal, sedangkan penyelesaian persoalan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan merupakan ukuran keberhasilan yang pada akhirnya akan menentukan apakah kepercayaan itu dapat terus dipertahankan.

Insight penting dari temuan ini yaitu tingginya kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi pemerintah. Namun, modal tersebut perlu diikuti oleh kebijakan yang mampu menjawab persoalan ekonomi masyarakat. Apabila persoalan-persoalan yang menjadi perhatian utama publik tidak menunjukkan perbaikan, maka kepercayaan yang saat ini relatif tinggi berpotensi mengalami erosi dalam jangka menengah.

Kepercayaan Belum Tentu Berarti Kepuasan (Tingkat Kepuasan Presiden dan Wakil Presiden)

Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Bengkulu masih memberikan penilaian positif terhadap kinerja pemerintah pusat. Sebanyak 69,4% responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden, sementara 67,4% menyatakan puas terhadap kinerja Wakil Presiden. Temuan ini memperlihatkan bahwa pemerintah masih memperoleh dukungan mayoritas masyarakat dalam menjalankan pemerintahan.

Meski demikian, tingkat kepuasan tersebut juga menyampaikan pesan yang perlu dicermati. Dibandingkan hasil survei sebelumnya yang mencatat tingkat kepuasan terhadap Presiden mencapai 72,2%, hasil survei kali ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 2,8 poin persentase menjadi 69,4%. Walaupun secara statistik pemerintah masih berada pada tingkat kepuasan yang relatif tinggi, tren ini mengindikasikan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah terus meningkat.

Penurunan tersebut dapat dipahami jika dikaitkan dengan temuan pada bagian awal artikel. Masyarakat Bengkulu masih menempatkan persoalan ekonomi sebagai tantangan utama yang harus segera diselesaikan, terutama terkait lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok, dan stabilitas pendapatan petani. Dengan kata lain, kepercayaan kepada pemerintah masih terjaga, tetapi masyarakat mulai menuntut hasil yang lebih nyata dalam menjawab persoalan ekonomi yang mereka hadapi.

Temuan ini memperlihatkan bahwa hubungan antara kepercayaan dan kepuasan bersifat dinamis. Kepercayaan memberikan ruang bagi pemerintah untuk bekerja, tetapi kepuasan akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengubah kepercayaan tersebut menjadi kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Dalam konteks Bengkulu, tantangan tersebut terutama berkaitan dengan penguatan kesejahteraan ekonomi, yang sejak awal survei telah muncul sebagai prioritas utama masyarakat.

Bengkulu Tetap Menjadi Rumah, tetapi Rasa Aman Menjadi Harapan

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, bagi masyarakat, pengalaman terhadap negara tidak berhenti ketika urusan administrasi selesai atau pelayanan kesehatan diterima. Setelah keluar dari kantor pelayanan, masyarakat kembali berhadapan dengan kondisi jalan yang mereka lalui setiap hari, penerangan lingkungan tempat tinggal, jaringan internet yang menunjang aktivitas ekonomi, hingga keamanan kawasan tempat mereka membesarkan keluarga.

Artinya, keberhasilan pelayanan publik tidak selalu identik dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Pada titik inilah persepsi publik mulai bergeser dari penilaian terhadap birokrasi menuju penilaian terhadap hasil pembangunan (development outcomes). Dengan kata lain, masyarakat tidak hanya menilai bagaimana pemerintah bekerja, tetapi juga sejauh mana hasil kerja tersebut benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Survei ini menunjukkan bahwa masyarakat Bengkulu pada dasarnya memiliki optimisme terhadap arah pembangunan daerah. Mayoritas responden menilai Bengkulu masih menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali serta memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, optimisme tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penilaian yang sama terhadap kualitas infrastruktur dan lingkungan yang mereka rasakan.

Indikator	Tidak Baik	Baik
Kenyamanan dan keamanan untuk tetap tinggal di Bengkulu	13,4%	86,6%
Peluang meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan	31,5%	68,5%
Kemajuan pembangunan dibandingkan daerah lain di Sumatra	36,5%	63,5%

Sebanyak 86,6% responden menyatakan bahwa Bengkulu masih merupakan daerah yang nyaman dan aman untuk ditinggali. Penilaian ini menunjukkan adanya ikatan emosional yang cukup kuat antara masyarakat dengan daerahnya. Selain itu, hampir tujuh dari sepuluh responden (68,5%) juga masih melihat adanya peluang untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu.

Akan tetapi, optimisme tersebut mulai mengalami penurunan ketika masyarakat diminta menilai aspek pembangunan yang lebih konkret. Hanya 63,5% responden yang menilai pembangunan infrastruktur Bengkulu lebih baik dibandingkan daerah lain di Sumatra. Temuan ini mengindikasikan bahwa masyarakat masih melihat adanya ruang yang cukup besar untuk meningkatkan kualitas pembangunan fisik di daerah.

Perbedaan penilaian tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat mampu membedakan antara harapan terhadap masa depan daerah dengan kondisi pembangunan yang mereka rasakan saat ini. Optimisme tetap ada, tetapi disertai tuntutan agar pembangunan dapat berlangsung lebih merata dan lebih berkualitas.

Penilaian masyarakat menjadi semakin menarik ketika diarahkan pada infrastruktur yang mereka gunakan setiap hari. Dibandingkan pelayanan publik yang memperoleh tingkat kepuasan sangat tinggi, kualitas infrastruktur menunjukkan variasi penilaian yang jauh lebih besar.

Dengan demikian, temuan survei ini memperlihatkan adanya perbedaan dimensi evaluasi masyarakat. Pelayanan birokrasi memperoleh apresiasi yang sangat tinggi, tetapi hasil pembangunan fisik belum sepenuhnya mampu menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan pemerintah daerah tidak lagi terbatas pada peningkatan kualitas pelayanan administratif, melainkan juga pada percepatan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Meskipun masyarakat menilai Bengkulu sebagai daerah yang relatif nyaman untuk ditinggali, terdapat satu persoalan yang menunjukkan tingkat kekhawatiran publik sangat tinggi, yaitu keamanan lingkungan.

Persepsi Masyarakat	Persentase
Resah/Sangat Resah	91,5%
Tidak Resah	7,6%
TT/TJ	0,9%

Sebanyak 91,5% responden menyatakan merasa resah terhadap keberadaan gang motor. Angka ini merupakan salah satu temuan paling kuat dalam survei, karena menunjukkan bahwa isu keamanan telah menjadi perhatian lintas kelompok masyarakat.

Menariknya, temuan ini tampak kontras dengan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan pertahanan negara, khususnya Kepolisian Republik Indonesia yang memperoleh tingkat kepercayaan sebesar 68,6%, serta TNI yang mencapai 87,8%. Kontras ini memberikan pesan penting bahwa kepercayaan terhadap institusi keamanan belum otomatis menghilangkan rasa khawatir masyarakat terhadap ancaman yang mereka rasakan di lingkungan sekitar.

Dengan kata lain, masyarakat masih mempercayai institusi negara, tetapi pada saat yang sama berharap agar kehadiran negara semakin nyata dalam menjaga keamanan ruang-ruang publik. Rasa aman bukan hanya dibangun melalui keberadaan institusi, melainkan melalui pengalaman sehari-hari ketika masyarakat beraktivitas di lingkungan tempat tinggalnya.

Temuan survei ini menunjukkan bahwa legitimasi pemerintah di Bengkulu masih relatif kuat. Namun, keberlanjutan legitimasi tersebut akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjawab tiga agenda utama masyarakat: penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan petani, dan perbaikan kualitas lingkungan permukiman serta keamanan publik. Dengan kata lain, tantangan pemerintah saat ini bukan membangun kepercayaan, melainkan mengubah kepercayaan menjadi hasil pembangunan yang dapat dirasakan secara langsung.