Ditulis Oleh : Ahmad Fhadl Prismwan S.
Mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 memerlukan transformasi besar yang dimulai dari kualitas konsumsi pangan harian masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikomandoi oleh Badan Gizi Nasional bukan sekadar program bagi-bagi makanan, melainkan sebuah orkestrasi besar yang melibatkan sinergi ketat lintas sektor di tingkat pusat.
Beberapa lembaga seperti Kementerian Kesehatan berperan krusial dalam menetapkan standar gizi dan higiene, sementara kementerian lain seperti Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional memastikan ketersediaan pasokan. Dukungan dari Kemendagri, Kemenkumham, hingga BPOM juga memperkuat kerangka regulasi dan pengawasan agar program ini berjalan di atas landasan hukum serta keamanan pangan yang terjamin. Kolaborasi lintas sektor ini menunjukkan bahwa urusan gizi adalah tanggung jawab kolektif demi membangun modal manusia yang berkualitas.
Namun, efektivitas dari kebijakan besar ini juga dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah daerah (Pemda) mengambil peran sebagai ujung tombak di wilayahnya masing-masing dalam mendukung keberhasilan Program MBG. Pemda memegang tanggung jawab yang sangat spesifik dan vital, mulai dari memfasilitasi percepatan perizinan operasional Satuan Pelayanan (SP), menyediakan infrastruktur pendukung, memastikan pasokan bahan baku pangan yang cukup, terjangkau, dan berkualitas, hingga melakukan pemutakhiran data penerima manfaat seperti siswa, santri, ibu hamil, dan balita secara akurat.
Tanpa keterlibatan aktif Pemda dalam mengintegrasikan program ini kedalam rencana pembangunan daerah, standarisasi yang disusun di pusat tidak akan bisa teraplikasi dengan maksimal di lapangan. Pemda adalah jembatan yang memastikan kebijakan nasional mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan karakteristik unik masyarakat di daerah.
Peran pemerintah daerah menjadi semakin krusial dalam menggerakkan roda ekonomi produktif di pedesaan melalui rantai pasok pangan lokal. Dengan kebijakan yang mewajibkan bahan baku diambil dari wilayah sekitar Satuan Pelayanan, Pemda memiliki peluang emas untuk memberdayakan UMKM, koperasi, dan BUMDes sebagai pemasok utama. Sebagai gambaran, satu Satuan Pelayanan yang melayani 3.000 jiwa membutuhkan pasokan harian yang masif, seperti ratusan liter susu dan ton beras setiap bulannya.
Maka dari itu, Pemda berperan membina petani dan peternak lokal agar mampu memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Peran Pemda juga menjadi sangat strategis dalam mengundang investasi pada sektor primer yang berkaitan dengan pertanian, peternakan, dan perkebunan agar dapat meningkatkan produktivitas bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan pasokan pangan yang stabil.
Dengan demikian, Pemda perlu menyadari bahwa keterlibatan Pemerintah Daerah berperan sangat strategis dalam mendukung program MBG. Dengan kepemimpinan daerah yang kuat, program MBG tidak hanya memperbaiki gizi anak bangsa, tetapi juga menciptakan kemandirian pangan dan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat lokal.
Artikel ini disusun berdasarkan paparan dalam webinar Indekstalk 7.0: POTENSI DAYA DUKUNG DAERAH UNTUK PROGRAM MBG dengan judul “Peran Strategis Pemerintah Daerah melalui Ketahanan Pangan dan Ekonomi Produktif untuk Mendukung Keberhasilan Program Prioritas MBG.” yang menghadirkan pembicara dari Bapak Ary Santoso, S.Stat., M.Si., M.I.Pol. (Staf Khusus Kepala Badan Gizi Nasional).
