Penulis : Ahmad Fhadl Prismwan S.
Program MBG menjadi salah satu program strategis nasional dalam rangka penyiapan SDM yang unggul untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Visi Indonesia Emas 2045 kini diletakkan di atas fondasi yang kokoh melalui pembangunan modal manusia berkualitas yang berfokus pada intervensi gizi strategis sejak dini.
Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia, yang mencakup kesehatan fisik, mental, serta kemampuan intelektual, sangat bergantung pada status gizi yang dimulai dari masa kehamilan hingga usia produktif.
Dalam upaya merealisasikan hal tersebut, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan sebagai pilar utama dengan target ambisius mencapai cakupan 100% pada tahun 2029 bagi siswa di seluruh jenjang pendidikan, santri, ibu hamil, menyusui, serta balita. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan konsentrasi belajar dan prestasi akademik anak bangsa, tetapi juga menjadi solusi nyata dalam menekan angka kemiskinan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat rentan.
Lebih dari sekadar program pemenuhan gizi, strategi ini dirancang sebagai motor penggerak ekonomi produktif yang masif di tingkat akar rumput melalui pembentukan Satuan Pelayanan (SPPG). Setiap satuan pelayanan ini diproyeksikan mampu menyerap hingga 50 tenaga kerja lokal dan bertindak sebagai pembeli siaga (offtaker) yang menjamin penyerapan pangan lokal dari hasil produksi petani, peternak, dan nelayan lokal. Sebagai gambaran operasional, satu unit layanan untuk 3.000 penerima manfaat setiap harinya membutuhkan pasokan komoditas yang sangat besar, seperti 200 kg beras, 200 kg telur, hingga 450 liter susu segar yang setara dengan produktivitas 50 ekor sapi perah rakyat.
Kebutuhan akan pangan segar ini menciptakan ekosistem pertanian dan peternakan yang berkelanjutan di sekitar lokasi pelayanan. Sebagai contoh, pemberian buah seperti pisang dua kali seminggu untuk satu unit layanan setara dengan hasil produksi dari 1,5 hektar kebun pisang lokal.
Badan Gizi Nasional (BGN) tidak bekerja sendiri, diperlukan sinergi dengan kementerian yang membidangi pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga koperasi dan UMKM untuk memastikan rantai pasok berjalan lancar. Koordinasi ini mencakup penyediaan bahan baku berkualitas, standarisasi keamanan pangan, hingga pemanfaatan teknologi digital melalui Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN). Melalui kerja sama yang terintegrasi dari pusat hingga ke desa, program ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi produktif masyarakat sekaligus menjamin kedaulatan pangan bangsa.
Artikel ini disusun berdasarkan paparan dalam webinar Indekstalk 7.0: POTENSI DAYA DUKUNG DAERAH UNTUK PROGRAM MBG dengan judul “Peran Strategis Pemerintah Daerah melalui Ketahanan Pangan dan Ekonomi Produktif untuk Mendukung Keberhasilan Program Prioritas MBG.” yang menghadirkan pembicara dari Bapak Ary Santoso, S.Stat., M.Si., M.I.Pol. (Staf Khusus Kepala Badan Gizi Nasional).
